Pengelolaan Lingkungan oleh negara

Menyingkapi pola pengelolaan hutan dua dekade belangkangan ini adalah menyaksikan laju deforestasi yang bergerak dengan intens dan cepat. Dengan laju kerusakan 2,4 juta hektar pertahunnya, statement tersebut menjadi bukti yang tak terbantahkan. Ditambah blunder-blunder pemerintah dalam menetapkan kebijakan kehutanannya, lengkaplah pemahaman yang diberikan bahwa pengelolaan hutan dilakukan dengan serakah.

Selama ini negara menguasai hutan secara irrasional baik luas maupun peruntukannya. Kendati angka kerusakan cukup besar namun hal ini belum dapat merubah pola managemen maupun pada bidang pertanian juga berlaku hal serupa. penanggug jawab akan mengatur tali air akan dibuka, sebelah mana yang harus dibuka terlebih dahulu, kapan waktu penanaman, pengaturan kerja pada waktu panen, dsb. dasar berpikir bagi sebagian komunitas ini harus diakui memang masih berpijak pada mistis.

Krisis Pengelolaan Air di Bengkulu

Krisis air pada umumnya disebabkan oleh kelemahan manajemen sumberdaya air, seperti lemahnya kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya air, pengelolaan yang parsial, peraturan yang tidak memadai, pencemaran air makin meluas, dan pemakaian air yang tidak efisien. Semua pihak perlu menyikapi hal tersebut dengan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumberdaya air. Kebijakan pengelolaan sumberdaya air dan secara umum pengelolaan sumberdaya alam oleh pemerintah Indonesia masih bercirikan pendekatan sektoral dan top-down. Sebagai contoh, ada banyak instansi yang memiliki tugas pengurusan Daerah Aliran Sungai (DAS), namun penyelenggaraannya cenderung sektoral, tidak terpadu bahkan terkadang berbenturan, dan tidak partisipatif.
Upaya pemberdayaan masyarakat lokal pun belum mendapatkan perhatian serius dalam manajemen DAS, yang berakibat pada semakin minimnya inisiatif lokal untuk pelestarian alam dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Kondisi tersebut mengakibatkan degradasi dan semakin rentannya ekosistem DAS yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang berada dalam ekosistem tersebut.

Inisiatif berbasis masyarakat lokal..

Daerah Aliran Sungai BELITI, Terletak di 3 Kecamatan meliputi Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, dan Sindang Beliti Ilir dengan luas 18.203,9 Ha. Adapun vegetasi yang ada dalam Hutan Di sekitar kawasan DAS Belitisangat heterogen baik tanaman kayu maupun tanaman non-kayu, di sisi lain Hutan Di sekitar kawasan DAS Belitimerupakan Daerah Tangkapan Air dari DAS Sungai Beliti. Sungai Beliti mempunyai peranan penting dalam menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat sekitar. Pada saat ini Hutan Di sekitar kawasan DAS Beliti mempunyai beberapa masalah, antara lain…

Aktivitas perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan yang sudah mulai masuk ke Hutan Lindung yang mengakibatkan rusaknya kondisi hutan lindung.
Aktivitas Illegal Logging yang cukup tinggi, hal ini juga ikut andil dalam kerusakan Hutan Lindung Balai Rejang Register VII Bukit Besar…